Menampilkan 9 tulisan dalam rubrik ini.
Menelanjangi labirin finansial Rp 166 triliun dana haji: Bom waktu aktuaria nilai manfaat, penyanderaan likuiditas proyek via SBSN, dan radar konsolidasi rezim Prabowo-Gibran.
Mekanisme penyedotan likuiditas BPKH lewat private placement SBSN, bahaya mismatch likuiditas, dan de-hegemoni Kemenag lewat pembentukan BPH di bawah komando Presiden.
Pelacakan arbitrase kuota tambahan 2024 bernilai triliunan rupiah ke biro travel elite, manipulasi Siskohat, dan cetak biru merger Muamalat ke BSI di bawah BP Danantara.
Dosir pengadaan: Duopoli penerbangan wet-lease, kartel Syarikah Masyariq di Mina, dan skandal terselubung bailout Bank Muamalat menggunakan instrumen dana haji BPKH.
Audit kontrak logistik di tanah Hijaz: Kartel Syarikah Masyariq, arbitrase yurisdiksi lepas pantai, dan rancangan integrasi likuiditas BPKH ke Sovereign Wealth Fund Danantara.
Granular investigasi: Peta konflik kepentingan Komisi VIII DPR, kartel asosiasi PIHK, dan manipulasi NPF kosmetik via PT PPA sebelum eksekusi BP Danantara.
Proyeksi sosio-ekonomi dan politik Indonesia satu tahun ke depan: kas negara yang terbatas, utang jatuh tempo, dan friksi internal koalisi.
Pemetaan komprehensif empat sektor penyedot kekayaan negara terbesar: sumber daya alam, penegakan hukum, kabinet, dan pengadaan barang/jasa.
Ketika pejabat lembaga penjamin simpanan didepak mendadak, publik menyaksikan benturan antara ambisi sentralistik rezim baru melawan independensi otoritas keuangan.