Sebuah telaah berbasis data resmi mengenai dasar hukum pembentukan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), peran penasihat ekonomi di bawah kepemimpinan Luhut Binsar Pandjaitan, serta tantangan tata kelola dan pencegahan benturan kepentingan di era Presiden Prabowo Subianto.
Investigasi aliran dana venture capital Rp99,3 miliar ke jaringan bisnis Gibran-Kaesang. Mengapa hukum Indonesia gagal mengawasi transaksi keluarga PEP?
Bongkar tuntas hoaks penjualan Kraton ke UNESCO. Bedah hukum Konvensi 1972, kronologi relokasi PKL 2022–2025, dan regulasi HIA Sumbu Filosofi di sini.
Investigasi mendalam dokumen pendidikan Gibran Rakabuming: dari jejak gaib Orchid Park, celah PKPU, surat penyetaraan MK, hingga sayembara miliaran rupiah.
Romantisasi UMKM sebagai pahlawan ekonomi menutupi kegagalan pasar tenaga kerja formal. Penarikan pajak agresif pasca-keberhasilan usaha meretakkan kontrak fiskal bernegara.
Investigasi temuan Ombudsman di Lapas Cibinong: vila mewah, Alphard, miras, hingga simulator golf berkedok Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE). Baca selengkapnya.
Dakwaan bisu di atas air bah: Analisis forensik gelondongan kayu Bukit Barisan, kebobrokan alibi pohon tumbang alami, dan tuntutan keadilan transisional ekologis.
Bedah dokumenter Pesta Babi Watchdoc: Melucuti topeng PSN cetak sawah dan tebu bioetanol di Merauke, ontosida suku Malind Anim, dan perjamuan oligarki di atas tanah ulayat.
Penyelidikan atas banjir bandang Sumatra 2024: Bukti potongan mesin pada ribuan kayu gelondongan, pembobolan hutan lindung, dan piramida mafia kehutanan yang dibekingi kekuatan teritorial.
Di balik narasi akurasi DTKS dan Regsosek: Menelanjangi kebangkrutan epistemologis metode PMT, patronase birokrasi jalanan, dan skandal kaum berpunya di desil perlindungan sosial.
Menelanjangi labirin finansial Rp 166 triliun dana haji: Bom waktu aktuaria nilai manfaat, penyanderaan likuiditas proyek via SBSN, dan radar konsolidasi rezim Prabowo-Gibran.
Mekanisme penyedotan likuiditas BPKH lewat private placement SBSN, bahaya mismatch likuiditas, dan de-hegemoni Kemenag lewat pembentukan BPH di bawah komando Presiden.
Audit kontrak logistik di tanah Hijaz: Kartel Syarikah Masyariq, arbitrase yurisdiksi lepas pantai, dan rancangan integrasi likuiditas BPKH ke Sovereign Wealth Fund Danantara.
Dosir pengadaan: Duopoli penerbangan wet-lease, kartel Syarikah Masyariq di Mina, dan skandal terselubung bailout Bank Muamalat menggunakan instrumen dana haji BPKH.
Pelacakan arbitrase kuota tambahan 2024 bernilai triliunan rupiah ke biro travel elite, manipulasi Siskohat, dan cetak biru merger Muamalat ke BSI di bawah BP Danantara.
Granular investigasi: Peta konflik kepentingan Komisi VIII DPR, kartel asosiasi PIHK, dan manipulasi NPF kosmetik via PT PPA sebelum eksekusi BP Danantara.
Penyelidikan atas rantai pasok biomedis global, neokolonialisme hayati, distorsi label hama, dan bahaya laten zoonosis di balik legalisasi ekspor monyet ekor panjang ke laboratorium Barat.
Di balik narasi pesta rakyat: Penyelidikan atas perputaran uang abu-abu, teror komunal tertutup, vandalisme tanpa konsekuensi, dan impotennya hukum di hadapan hegemoni baru pedesaan.
Telaah berbasis arsip hukum dan studi politik transisi mengenai proses pemakzulan Presiden KH Abdurrahman Wahid, penerbitan SP3 Buloggate-Bruneigate, friksi hubungan sipil-militer, serta perdebatan konstitusional Sidang Istimewa MPR 2001.
Menelanjangi isu narkoba Gibran, histeria oposisi, dan krisis legitimasi kekuasaan di pasar gelap percakapan politik digital.
Dari retret militeristik di Magelang hingga kabinet tambun, menelaah eksperimen tata kelola yang rapuh di balik retorika patriotik kedisiplinan mutlak.
Proyeksi sosio-ekonomi dan politik Indonesia satu tahun ke depan: kas negara yang terbatas, utang jatuh tempo, dan friksi internal koalisi.
Genealogi struktural patronase dan oligarki politik di Indonesia dari fondasi Soeharto, transisi Reformasi, konsolidasi SBY-Jokowi, hingga era Prabowo.
Mengapa pejabat jujur dan berintegritas selalu tereliminasi dari sistem kekuasaan Indonesia? Sebuah bedah sosiologi politik atas fenomena adverse selection.
Kesenjangan tajam antara janji kampanye berapi-api mengejar koruptor sampai ke kutub versus realitas kompromi di panggung kekuasaan.
Kontras ekstrem antar-generasi: septuagenarian militeristik berlatar Perang Cold War berdampingan dengan milenial digital beralgoritma media sosial.
Pemetaan komprehensif empat sektor penyedot kekayaan negara terbesar: sumber daya alam, penegakan hukum, kabinet, dan pengadaan barang/jasa.
Ketika pejabat lembaga penjamin simpanan didepak mendadak, publik menyaksikan benturan antara ambisi sentralistik rezim baru melawan independensi otoritas keuangan.
Dua ratus tujuh puluh tahun pasca-Montesquieu merumuskan Trias Politica, bagaimana eksekutif, legislatif, dan yudikatif Indonesia justru bersekutu dalam kartel kekuasaan?
Mengakui bahwa negara sedang mengalami State Capture adalah langkah awal. Sebuah cetak biru restorasi institusi belajar dari pengalaman empat penjuru dunia.
Pemetaan data penegakan hukum terverifikasi: tersangka, OTT, level kementerian hingga daerah, serta modus operandi di balik panggung kekuasaan.
Ikan busuk dimulai dari kepala! Retorika paling keras kerap menjadi penanda dari tindakan paling tumpul dalam memberantas korupsi struktural.
Bukan checks and balances melainkan tiga roda pada satu poros: evaluasi kinerja eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang tersinkronisasi ke satu arah.
Pilih topik yang ingin Anda telusuri lebih mendalam